Lembaga-lembaga Sosial, Pendidikan, dan Keagamaan Antara Hukum Wakaf dan Hukum Yayasan

Ditulis Oleh: Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
Rektor IAIN Padangsidimpuan

Banyak lembaga sosial, pendidikan dan keagamaan yang didirikan untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ibadah atau fasilitas sosial keagamaan lainnya yang didirikan oleh perorangan atau organisasi kemasyarakatan. Tidak diragukan lagi ketika seseorang yang memiliki harta menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial keagamaan tersebut dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan laba dari lembaga yang didirkan tersebut karena memang sumber pendapatan ekonominya sudah cukup bahkan lebih dari kebutuhannya. Tidak jarang tujuan yang berimplikasi terhadap kesejateraan sosial tersebut berdiri dengan bentuk badan kenaziran wakaf, yayasan atau berupa yayasan sebagai badan hukum yang memiliki asset harta wakaf.

Ketika lembaga tersebut berupa badan kenaziran wakaf maka ada aturan hukum UU no 41/2004 tentang wakaf, yang harus menjadi acuan dalam melakukan traksaksi wakaf dan manajemen harta wakaf sehingga jelas bagaimana prosedur calon wakif menyerahkan sebagian hartanya menjadi wakaf (iqrar wakaf) dan dan penetapan nazhir wakaf untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan wakif dan wakaf (ghardh al wāqif dan waqf)) itu sendiri.
Selanjutnya apabila lembaga yang didirikan untuk tujuan philotropi sosial atau keagamaan dibentuk berupa badan hukum yayasan maka UU no 28/2004 merupakan acuan yang harus dipedomani dalam hal pendiri yayasan melakukan pemisahan harta dan membentuk kepengurusan, penetapan pelaksana tujuan atau kegiatan yayasan untuk kepentingan sosial atau keagamaan tanpa bertujuan merauf laba yang dihasilkan oleh yayasan tersebut.

Dua aturan hukum tersebut di atas dengan jelas mengatur dua macam badan hukum wakaf dan yayasan. Pada dasarnya yayasan yang berasal dari terjemahan foundation yg berasal dari tradisi Barat memiliki tujuan relatif sama dengan tujuan wakaf yang ada pada tradisi Islam, yaitu untuk kesejahteraan sosial. Dalam Undang-undang yayayasan diatur struktur yang mengurus yayasan terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Namun perlu dicermati hukum yayasan mengatur bahwa pendiri yayasan yang merupakan Pembina dalam struktur yayaan tidak boleh memperoleh upah baik langsung maupun tidak langsung dari yayasan. Demikian juga pengurus yayasan dan pengawas yayasan yang memiliki afliasi dengan Pembina tidak boleh mendapatkan upah dari yayasan. Dengan demikian jelas bahwa idealnya seorang yang bermaksud mendirikan yayasan adalah seseorang yang memiliki harta yang cukup atau lebih dan sebagian dari hartanya ia pisahkan merupakan kebajikannya untuk tujuan kesejahteraan sosial tanpa mengharap laba dari harta yang sudah dia pisahkan dan serahkan untuk tujuan sosial tersebut.

Selanjutnya apabila dilihat dalam konsep wakaf sebagai pilantropi Islam, wakaf merupakan bagian dari ajaran agama sebagai ‘amal jariah (amal ibadah yang memiliki ganjaran terus menerus) bagi wakif sekaligus memiliki implikasi sosial yaitu secara langsung memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam Undang-undang wakaf dijelaskan bahwa seorang wakif telah melepaskan haknya dari harta yang sudah diserahkannya menjadi wakaf dengan tujuan tertentu untuk kepentingan sosial kemasyarakatan atau keagamaan. yang mana harta wakaf tersebut diurus dan dikembangkan oleh pengurus wakaf yang disebut dengan nazhir wakaf. Nazhir dapat berupa perorangan, badan hukum seperti yayasan, atau organisasi, seperti organisasi kemasyarakatan. Nazhir berkewajiban menjaga harta wakaf tersebut dengan melakukan pengadministrasian, mengelola, melindungi, dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan wakif dan wakaf itu sendiri.

Undang-undang wakaf memberikan hak kepada nazhir untuk mengambil dana tidak lebih dari 10% dari hasil pengengolaan wakaf sebagai biaya manajemen wakaf itu sendiri.

Berlanjut...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *