Lembaga-lembaga Sosial, Pendidikan, dan Keagamaan Antara Hukum Wakaf dan Hukum Yayasan…

Ditulis Oleh: Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.
Rektor IAIN Padangsidimpuan

melanjutkan artikel sebelumnya

Ketika nazhir wakaf berupa badan hukum yayasan ada syarat yang harus dipenuhi oleh yayasan tersebut , yaitu pengurus yayasan harus terdiri dari orang-orang yang cakap hukum dan memenuhi persyaratan menjadi nazhir wakaf. Yaitu seorang muslim, warga Negara Idonesia, dewasa, amanah, mampu secara rohani dan jasmani. Selanjutnya hukum yayasan menjelaskan bahwa sebuah yayasan yang memiliki harta atau assetberasali dari wakaf, kata wakaf  dapat disebutkan setelah kata yayasan.

Kemudian perlu diingat bahwa yayasan ditetapakn menjadi nazhir wakaf  juga sebagai syarat kebolehan disebutkan wakaf setelah kata yayasan. jadi tegasnya, bahwa harta yayasan yang berasal dari wakaf dan yayasan sebagai nazhir adalah merupakan syarat untuk kata wakaf dapat didicantukan setelah kata yayasan.

Selanjutnya perlu dicermati bahwa ketika dua lembaga wakaf dan yayasan tersebut digabung dalam sebuah wadah sosial, pendidikan, atau keagamaan ada hal yang seharusnya dipahami sesuai normatifnya. Misallnya, pada dasarnya upah tidak boleh diambil oleh pengurus yayasan yang memiliki afliasi dengan Pembina yayasan, tapi pada wakaf sebaliknya  yaitu dana manajemen wakaf boleh diambil dari hasil pengelolaan wakaf dengan jumlah maksimal 10%. Pada dasarnya harta wakaf tidak boleh dirobah dan dialihkan oleh nazir dari tujuan wakif dan wakaf, tapi yayasan dapat dirobah dan dialihkan sesuai dengan kehendak pengurus yayasan.

Secara normatif harus dipahami bahwa pengurus yayasan tidak boleh mengambil upah baik langsung maupun tidak langsung kecuali pengurus tidak memiliki afliasi dengan Pembina yayasa. Tapi pelaksana kegiatan yayasan dapat menerima upah. Jadi tegasnya pengurus yayasan yang tidak punya keterkaitan keluarga dengan Pembina yayasan dan  pelaksana kegiatan dapat menerima upah dari  yayasan. Oleh karena itu, seharusnya apabila suatu yayasan berupa yayasan wakaf, maka dari hasil pengelolaan wakaf yang dikelola nazir berupa yayasan itu, dapat  diambil yayasan 10% sebagai upah dan menjadi milik yayasan bukan milik pengurus. Sebagai petugas yayasan, Pengurus yang bukan terafliasi dengan Pembina yayasan dan pelaksana kegiatan yayasan hanya menerima upah sesuai dengan ketentuan yayasan.

Jadi idealnya, pendiri yayasan yang bergerak pada bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan, baik berupa yaysan biasa atau yayasan wakaf , demiki hukum, tidak diberi upah baik langsung maupun tidak langsung. Namun fakta ditemukan baik yayasan maupun yayasan wakaf pada praktiknya pada masyarakat berbeda dengan idealnya tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *