Keterkaitan Ekonomi Islam dengan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

Ditulis oleh: Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Pendahuluan

Ekonomi kerakyatan adalah filsafat sosial ekonomi yang mengusulkan untuk mengalihkan kekuasaan pengambilan keputusan dari manajer dan pemegang saham perusahaan kepada kelompok yang lebih besar, yaitu stakeholders kegiatan ekonomi yang mencakup pekerja/ buruh, pelanggan, pemasok, masyarakat di sekitar kegiatan perekonomian dan masyarakat yang lebih luas. Tidak ada definisi atau pendekatan tunggal yang dapat menggambarkan ekonomi kerakyatan secara utuh, tetapi sebagian besar pendukung sistem ekonomi kerakyatan mengklaim bahwa properti yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam kehidupan modern telah beralih fungsi dari kesejahteraan umum menjadi keuntungan pribadi.
Liberal klasik berpendapat bahwa kepemilikan dan kontrol atas alat-alat produksi harus dikuasai oleh perusahaan swasta dan alat-alat produksi tersebut hanya dapat dipertahankan berdasarkan pilihan konsumen. Hal ini sangat bertentangan dengan paham ekonomi kerakyatan. Pendukung ekonomi kerakyatan secara umum berpendapat bahwa kapitalisme modern secara teratur menimbulkan krisis ekonomi yang dicirikan oleh defisiensi permintaan, karena masyarakat tidak mampu untuk memperoleh penghasilan yang cukup untuk membeli barang dan jasa. Monopoli perusahaan atas sumber daya umum (air, hasil bumi, dan berbagai sumber daya alam lainnya) akan menciptakan artificial scarcity (kelangkaan buatan), sehingga terjadi ketidakseimbangan sosial-ekonomi yang membatasi kelas pekerja dari akses ke peluang ekonomi dan mengurangi daya beli konsumen.
Ekonomi kerakyatan sering diusulkan sebagai komponen dari ideologi sosial ekonomi yang lebih besar, sebagai teori yang berdiri sendiri, dan sebagai agenda reformasi. Misalnya, sebagai sarana untuk mengamankan hak-hak ekonomi penuh. Sebagai agenda reformasi, teori pendukung dan contoh-contoh nyata berkisar dari desentralisasi ekonomi menuju ekonomi yang demokratis, yang dicirikan oleh perdagangan yang adil dan regionalisasi produksi kebutuhan primer.

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam (Arab: الاقتصاد الإسلامي), juga hukum komersial Islam atau fiqh al-mu’amalat (Arab: فقه المعاملات), mengacu pada aturan bertransaksi keuangan atau aktivitas ekonomi lainnya dalam syariat secara sukarela, yaitu sesuai dengan Quran dan sunnah. Hukum Islam (fiqh) secara tradisional ditangani dengan menentukan apa yang dibutuhkan, dilarang, dianjurkan, tidak dianjurkan, atau hanya diperbolehkan, menurut firman Allah yang dinyatakan  dalam Quran dan praktik keagamaan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW (sunnah). Ini diterapkan untuk isu-isu seperti properti, uang, pekerjaan, pajak, bersama dengan segala sesuatu yang lain. Ilmu sosial ekonomi, di sisi lain, belajar bagaimana cara terbaik untuk mencapai tujuan kebijakan ekonomi, seperti mengurangi pengangguran, stabilitas harga, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.
Pada pertengahan abad kedua puluh, para pemikir Islam mulai mempromosikan gagasan tentang ekonomi Islam yang ideal.

Pada 1970-an, “ekonomi Islam” diperkenalkan sebagai disiplin akademis di sejumlah perguruan tinggi di seluruh dunia Muslim dan di Barat. Fitur utama dari ekonomi Islam sering diringkas sebagai: (1) “norma perilaku dan fondasi moral” yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah; (2) Pengumpulan Zakat dan “pajak Islami” lainnya, (3) pelarangan bunga (riba) yang dikenakan pada pinjaman.

Para pendukung ekonomi Islam umumnya menggambarkan sistem ekonomi Islam sebagai tidak sosialis atau kapitalis, tetapi sebagai “jalan ketiga”, sebuah kondisi ekonomi ideal dengan tidak ada kekurangan dari kedua sistem lainnya. Di antara klaim yang dibuat untuk sistem ekonomi Islam oleh aktivis dan revivalis Islam adalah bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin akan berkurang dan kemakmuran ditingkatkan dengan cara seperti menghilangkan penimbunan kekayaan, pajak kekayaan (melalui zakat), bagi hasil dan modal ventura, mengecilkan penimbunan makanan untuk spekulasi, dan kegiatan yang merugikan masyarakay umum lainnya.

Perkembangan Sistem Perekonomian Indonesia
Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Sistem Ekonomi Kerakyatan
Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakat memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha.

Era pra-kemerdekaan adalah masa di mana kapitalisme mencengkeram erat Indonesia, dalam bentuk yang paling ekstrim. Pada masa ini, Belanda sebagai agen kapitalisme benar-benar mengisi tiap sudut tubuh bangsa Indonesia dengan ide-ide kapitalisme dari Eropa. Dengan ide kapitalisme itu, seharusnya bangsa Indonesia bisa berada dalam kelas pemilik modal. Tetapi, sebagai pemilik, bangsa Indonesia dirampok hak-haknya. Sebuah bangsa yang seharusnya menjadi tuan di tanahnya sendiri, harus menjadi budak dari sebuah bangsa asing. Hal ini berlangsung hingga bangsa Indonesia mampu melepaskan diri dari penjajahan belanda.

“Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Demikianlah kira-kira substansi pokok sistem perekonomian Indonesia paska kemerdekaan. Dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi,

“ Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, di sini secara jelas terlihat bahwa Indonesia menjadikan asas kekeluargaan sebagai fondasi dasar perekonomiannya. Kemudian dalam pasal 33 ayat 2 yang berbunyi, “Cabang-cabang produksi yang bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, dan dilanjutkan pada pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” dari bunyinya dapat dilihat bahwa dua pasal ini mengandung intisari asas itu. Hal ini tercemin dari penguasaan negara akan sumber-sumber daya alam dan kemudian tindak lanjutnya adalah kembali pada rakyat, secara tersirat di sini nampak adanya kolektivitas bersama dalam sebuah negara. Pasal 27 ayat dua yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Makna kekeluargaan di sini lebih jelas di bandingkan pasal 33 ayat 2 dan 3. Ada hak yang menjembatani antara negara dan warga negara. Hubungan ini tidak hanya sekedar apa yang harus di lakukan dan bagaimana memperlakukan.

Tetapi ada nilai moral khusus yang menjadikannya istimewa. Dan nilai moral itu adalah nilai-nilai yang muncul karena rasa kekeluargaan. Dan hal ini pun tidak jauh beda dengan yang ada dalam pembukaan UUD, di dalamnya asas kekeluargaan juga muncul secara tersirat.

Pertama, istilah “terpadu dan menyeluruh” menyangkut 4 (empat) aspek, yaitu seluruh proses, seluruh tugas, seluruh aset, dan semua orang. Kedua, manajemen itu mencakup keseluruhan bidang Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, manajemen ini tidak hanya berusaha untuk membuat produk yang bermutu, tapi juga selalu mencari cara menghasilkan produk yang bermutu.

Mengacu pada pasal-pasal di atas, asas kekeluargaan dapat digambarkan sebagai sebuah asas yang memiliki substansi sebagai berikut; kebersamaan, idealis keadilan, persamaan hak, gotong-royong, menyeluruh, dan nilai-nilai kemanusiaan. Menilik dari substansi-substansi itu dapat diketahui bahwa sosialisme telah mengakar ke dalam tubuh perekonomian Indonesia. Ada bagian-bagian aliran sosialisme yang menjadi bagian sistem ekonomi kita. Dan yang perlu di garis bawahi, bagian-bagian aliran sosialisme yang diadopsi itu bukanlah bagian secara keseluruhan, melainkan hanya bagian-bagian yang dianggap sesuai dan baik untuk Indonesia.

Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan,BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian,

seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi. BUMN didirikan pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi dan sumber kekayaan alam yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk mengendalikan sektor-sektor yang strategis dan yang kurang menguntungkan.
Pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya. Contoh-contoh mengenai kegiatan konsumsi yang dilakukan pemerintah masih banyak, seperti membeli barang-barang untuk administrasi pemerintahan, menggaji pegawai-pegawai pemerintah, dan sebagainya.

Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui Bulog. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.

Penutup

Sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya banyak memiliki kesamaan dengan ekonomi Islam dimana tujuan tertinggi sistem perekonomian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum (ummat). Dengan demikian adalah wajar menurut penulis, jika para pelaku ekonomi syariah di Indonesia mendukung sistem ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sehingga menjadi penting bagi kedua belah pihak untuk bersinergi dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan. Di dalam ekonomi Islam sendiri selagi tidak bertentangan dengan syari’at kepemilikan modal bukanlah hal yang dilarang, sebab Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pengusaha yang sukses.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *